2.884.841 tanda tangan

#ReformasiDikorupsi

Mulai petisi

  • Rizki Saputra telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Savana Nazwa telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Ais fully telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • nabila nfaiza telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • kat c telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • tifanny jess telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Ajeng Riani telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Nuraini Fitri telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Khalisha Yusufina telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • cynthia rizki telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Another Person telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Pitri Anggraeni telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Samuel Angkouw telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 4 bulan lalu
  • Jennifer Kharis telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Clearesta Pangestuti telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Dewi Lovi telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Rusdam Ajub telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Yashinta Palapia telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Bella Sancia telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 4 bulan lalu
  • Fatimah Gandasari telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 4 bulan lalu

#ReformasiDikorupsi

Mulai petisi

2.884.841 pendukung
17 petisi dalam “#ReformasiDikorupsi”
Started by Lentera Indonesia
Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama
Tau ga sih kamu kalau ada penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Karena itu, petisi …
Started by Asep Komarudin
@Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tengah wabah corona
Saya terpukul dan geram. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, sejumlah pihak malah cari kesem…
Started by Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
@DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
Dalam situasi pandemi Covid-19, para wakil rakyat di Senayan bukannya mengerahkan energi dan pikira…
Started by KoDe Inisiatif
DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!
Di tengah wabah Corona, kita pasti berharap DPR dan pemerintah FOKUS pada penanganan penyebaran vir…
Started by Korneles Materay
Presiden Jokowi, Batalkan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
Teman-teman, Tahu nggak isi RUU Pemasyarakatan yang bentar lagi akan disahkan DPR? Kalau aturan ini…
Started by Uli Arta Trisnawati Siagian
Tolak pembahasan dan pengesahan #OmnibusLaw RUU yang bikin CILAKA
Awal tahun lalu, kami berjuang mendorong dibukanya ke publik draft RUU Omnibus Law atau RUU Cipta L…
Started by International NGO Forum on Indonesian Development
Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), Penuhi Hak Korban!
Kawan-kawan, bertahun-tahun perjuangan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera dis…
Started by Geram Gerakan rakyat menggugat
@DPR_RI @Jokowi Fokus pada penanganan Corona, batalkan Omnibus Law
Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR pada 12 Februari lalu. D…
Started by Aliansi Jurnalis Independen AJI
AJI: DPR & Pemerintah Harus Tunda Pembahasan RUU KUHP
Pemerintah dan DPR RI berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (…

Tentang pergerakan ini

Reformasi (masih) dikorupsi. 

Di tengah pandemi, wakil rakyat di Senayan sibuk membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial. Meski ditolak ratusan ribu orang lewat media sosial, petisi, dan bentuk protes lainnya, DPR RI tetap getol membahas (bahkan mengesahkan!) undang-undang yang dinilai banyak pihak sarat kepentingan bisnis. Mirisnya, RUU yang justru dinilai sangat dibutuhkan rakyat, malah dikeluarkan dari daftar prioritas! 

 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) gagal disahkan, katanya karena “sulit”

RUU Minerba buru-buru disahkan. Padahal dinilai berpotensi lindungi koruptor sektor tambang.

RUU Pemasyarakatan terus dibahas, padahal diprotes keras karena dianggap kasih banyak kemudahan buat koruptor.

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pembahasannya terus lanjut meski diprotes keras karena dianggap mengancam buruh, petani, masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Banyak yang bertanya, kalau aspirasi rakyat tak didengar oleh wakil rakyat, lalu kepentingan siapa yang mereka wakili di Senayan?

Tahun lalu, gelombang protes lewat #ReformasiDikorupsi muncul sebagai respon rakyat yang tak setuju dengan kebijakan DPR dan pemerintah. 

Saat ini situasinya belum berubah. Meski di tengah pandemi, suara keras di lini masa mengkritik kebijakan DPR terus bergema. Akankah didengar oleh wakil rakyat? Jelang Rapat Paripurna di DPR 16 Juli nanti, suarakan kembali aspirasimu.

Meski pandemi, jangan berdiam diri. Dukung petisi-petisi lewat gerakan #ReformasiDikorupsi.

Jangkau pengambil keputusan yang belum menanggapi. Apa yang bisa kamu lakukan?
Joko Widodo

Presiden Indonesia

Update dari komunitas pergerakan ini

Dampak Omnibus Law bukan cuma ke buruh, tetapi juga ke petani dan masyarakat adat
@DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
Kebakaran hutan? Ya udah… perusahaan bebas, gak ada sanksi!
@Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tengah wabah corona
Tok! RUU Minerba sah, bagaimana nasib RUU Pemasyarakatan?
Presiden Jokowi, Batalkan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
RUU Mahkamah Konstitusi yang Sarat Kepentingan Akan Segera Dibahas
DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!
Surat Presiden tentang Pengajuan RUU Cipta Kerja ke DPR Digugat di PTUN
DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!
Omnibus Law bukan cuma klaster ketenagakerjaan. Ada klaster lain yang bisa rugikan petani dan rakyat
@DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia