3.004.658 tanda tangan

#ReformasiDikorupsi

Mulai petisi

  • Ali Serhan telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 6 jam lalu
  • VLADIMIR PUTIN telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 6 jam lalu
  • Abdulmuntalb Hassan telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 9 jam lalu
  • talel abdelli telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 11 jam lalu
  • Nur Widyaningsih telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 14 jam lalu
  • Ajeng Rona telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 23 jam lalu
  • Melinda Melinda telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 1 hari lalu
  • Yenny Lim telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 1 hari lalu
  • Prem Tamang telah menandatangani @Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tenga… 1 hari lalu
  • Rana Shahid telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 1 hari lalu
  • Emilia Damayanti telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 1 hari lalu
  • Giyanti Rahmadina telah menandatangani Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual… 1 hari lalu
  • Mandira Munikar Kansakar telah menandatangani @Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tenga… 1 hari lalu
  • Zeyneb Abdurahman telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 1 hari lalu
  • Ziyad Alsiyabi telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 1 hari lalu
  • Ahmad Rushdi telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 2 hari lalu
  • Hana Haj Hassan telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 2 hari lalu
  • biniyam abdurahman telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 2 hari lalu
  • Amjad AlMatani telah menandatangani @Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tenga… 2 hari lalu
  • Jemila Mohmed telah menandatangani Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan … 2 hari lalu

#ReformasiDikorupsi

Mulai petisi

3.004.658 pendukung
17 petisi dalam “#ReformasiDikorupsi”
Started by Lentera Indonesia
Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama
Tau ga sih kamu kalau ada penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Karena itu, petisi …
Started by Asep Komarudin
@Dpr_ri Jangan cari kesempatan di tengah wabah corona
Saya terpukul dan geram. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, sejumlah pihak malah cari kesem…
Started by Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
@DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
Dalam situasi pandemi Covid-19, para wakil rakyat di Senayan bukannya mengerahkan energi dan pikira…
Started by KoDe Inisiatif
DPR, Stop Bahas RUU Kontroversial di Tengah Wabah Corona!
Di tengah wabah Corona, kita pasti berharap DPR dan pemerintah FOKUS pada penanganan penyebaran vir…
Started by Korneles Materay
Presiden Jokowi, Batalkan Pembahasan RUU Pemasyarakatan!
Teman-teman, Tahu nggak isi RUU Pemasyarakatan yang bentar lagi akan disahkan DPR? Kalau aturan ini…
Started by Uli Arta Trisnawati Siagian
Tolak pembahasan dan pengesahan #OmnibusLaw RUU yang bikin CILAKA
Awal tahun lalu, kami berjuang mendorong dibukanya ke publik draft RUU Omnibus Law atau RUU Cipta L…
Started by International NGO Forum on Indonesian Development
Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), Penuhi Hak Korban!
Kawan-kawan, bertahun-tahun perjuangan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera dis…
Started by Geram Gerakan rakyat menggugat
@DPR_RI @Jokowi Fokus pada penanganan Corona, batalkan Omnibus Law
Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR pada 12 Februari lalu. D…
Started by Aliansi Jurnalis Independen AJI
AJI: DPR & Pemerintah Harus Tunda Pembahasan RUU KUHP
Pemerintah dan DPR RI berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (…

Tentang pergerakan ini

Reformasi (masih) dikorupsi. 

Di tengah pandemi, wakil rakyat di Senayan sibuk membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial. Meski ditolak ratusan ribu orang lewat media sosial, petisi, dan bentuk protes lainnya, DPR RI tetap getol membahas (bahkan mengesahkan!) undang-undang yang dinilai banyak pihak sarat kepentingan bisnis. Mirisnya, RUU yang justru dinilai sangat dibutuhkan rakyat, malah dikeluarkan dari daftar prioritas! 

 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) gagal disahkan, katanya karena “sulit”

RUU Minerba buru-buru disahkan. Padahal dinilai berpotensi lindungi koruptor sektor tambang.

RUU Pemasyarakatan terus dibahas, padahal diprotes keras karena dianggap kasih banyak kemudahan buat koruptor.

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pembahasannya terus lanjut meski diprotes keras karena dianggap mengancam buruh, petani, masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Banyak yang bertanya, kalau aspirasi rakyat tak didengar oleh wakil rakyat, lalu kepentingan siapa yang mereka wakili di Senayan?

Tahun lalu, gelombang protes lewat #ReformasiDikorupsi muncul sebagai respon rakyat yang tak setuju dengan kebijakan DPR dan pemerintah. 

Saat ini situasinya belum berubah. Meski di tengah pandemi, suara keras di lini masa mengkritik kebijakan DPR terus bergema. Akankah didengar oleh wakil rakyat? Jelang Rapat Paripurna di DPR 16 Juli nanti, suarakan kembali aspirasimu.

Meski pandemi, jangan berdiam diri. Dukung petisi-petisi lewat gerakan #ReformasiDikorupsi.

Jangkau pengambil keputusan yang belum menanggapi. Apa yang bisa kamu lakukan?
Joko Widodo

Presiden Indonesia

Update dari komunitas pergerakan ini

RUU Penghapusan KS Masuk Dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021
Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Diprioritaskan dan Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021
Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama
Refleksi Satu Tahun Pengundangan UU KPK Baru
Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!
Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan Terhadap RUU Cipta Kerja. Mau Tau Alasannya?
@DPR_RI Segera Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Rencana Obral Tanah Air Indonesia
Butuh Satu Tahun Hanya Untuk Menangkap Pemerkosa?
Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), Penuhi Hak Korban!